Siasati Ruang Fiskal Ketat, Pemkab Inhu Jajaki Pembiayaan Inovatif Lewat Obligasi Daerah
BBI.COM, PEKANBARU — Menghadapi keterbatasan ruang fiskal yang kian menekan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Pemkab Inhu) mengambil langkah proaktif. Demi memastikan proyek-proyek strategis tak mangkrak, Pemkab Inhu secara agresif mulai memburu skema pembiayaan alternatif, salah satunya melalui instrumen Obligasi Daerah.
Komitmen tersebut dibuktikan dengan hadirnya jajaran Pemkab Inhu dalam Sarasehan Nasional yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) di Pekanbaru.
Mewakili Bupati Inhu Ade Agus Hartanto, S.Sos., M.Si., Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu Zulfahmi Adrian, AP, M.Si., turun langsung memimpin delegasi bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Inhu, Bobby Mauliantino, ST, MT.
Forum bertajuk “Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Daerah Dan Instrumen Investasi Publik” ini menjadi wadah krusial yang mempertemukan Plt. Gubernur Riau, jajaran Forkopimda, para Kepala Daerah se-Provinsi Riau, hingga jajaran ahli ekonomi nasional.
“Obligasi daerah bukan sekadar wacana, melainkan instrumen keuangan kreatif yang sangat potensial. Langkah ini memungkinkan daerah mendanai infrastruktur publik tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBD yang terbatas, sekaligus memberi ruang aman bagi masyarakat untuk berinvestasi,” tegaskan substansi dalam diskusi nasional tersebut.
Kehadiran delegasi Pemkab Inhu dalam forum tingkat nasional ini bukan sekadar formalitas. Langkah ini menjadi bagian dari kalkulasi cermat Pemkab Inhu dalam mendalami beberpa hal, yakni Kepastian Regulasi, Memahami payung hukum terkini terkait penerbitan obligasi. Kemudian Mekanisme Pasar, Memeta kesiapan pasar dan minat investor publik. Serta Mitigasi Risiko, Menganalisis risiko keuangan agar tidak melimpahkan beban di masa depan.
Terobosan ini menegaskan arah kebijakan Pemkab Inhu yang tidak lagi mengandalkan cara-cara konvensional. Di tengah ketatnya anggaran, pemanfaatan instrumen pembiayaan inovatif menjadi kunci utama agar percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kabupaten Inhu tetap berjalan optimal, terukur, dan berkelanjutan.
