Dobrak Birokrasi Pusat, Pemkab Inhu Desak Kemensos Tuntaskan Masalah Evakuasi ODGJ dan Kemiskinan Ekstrem
BBI.COM, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) mengambil langkah agresif guna mengurai benang kusut penanganan kesejahteraan sosial di daerah. Melalui gerakan “Roadshow Jilid 2″, Kepala Dinas Sosial Kab. Inhu, Rika Varia Nora, S.SiT, MPH, yang mewakili Bupati Inhu, mendatangi langsung Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Jakarta, Selasa (09/07/2026).
Langkah jemput bola ini dilakukan untuk memangkas hambatan geografis dan keterbatasan anggaran daerah yang selama ini memperlambat penanganan penanganan sosial di lapangan. Delegasi Inhu diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI, Agus Jabo Priono, beserta jajaran pejabat teras Kemensos.
Dalam pertemuan tersebut, Dinsos Inhu secara tajam memaparkan kondisi objektif dan tantangan riil di hilir. Isu krusial yang disorot meliputi akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), efektivitas Bantuan Sosial (Bansos), pemenuhan hak penyandang disabilitas, hingga lambatnya penanganan kedaruratan.
Sebagai solusi konkret, Pemkab Inhu menyodorkan proposal intervensi anggaran yang menargetkan tiga sektor darurat:
-. Krisis Armada Evakuasi ODGJ dan ABH: Selama ini, evakuasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) kerap terhambat kendala klasik, yakni jarak geografis yang jauh menuju tempat rujukan di Kota Pekanbaru. Pemkab Inhu mendesak bantuan armada operasional khusus guna mempercepat mobilisasi penyelamatan.
-. Isolasi Komunitas Adat Terpencil (KAT): Dinsos Inhu mendorong pembangunan community center, akses air bersih, fasilitas pendidikan, dan stimulan permukiman layak bagi warga KAT di Desa Rantau Langsat (Kecamatan Batang Gansal) serta rencana pemetaan di Kecamatan Rakit Kulim.
-. Kemandirian Ekonomi KPM PKH: Memutus rantai kemiskinan dengan mengajukan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak terus-menerus bergantung pada bansos, melainkan mandiri secara finansial.
Merespons pemaparan berbasis data tersebut, Wamensos Agus Jabo Priono memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Pemkab Inhu yang dinilai serius dalam melakukan pemutakhiran data sosial.
”Data yang akurat adalah kunci utama. Tanpa data yang valid, program perlindungan dan pemberdayaan sosial dari pusat akan salah sasaran,” ujar Agus Jabo Priono tegas.
Guna memastikan kunjungan ini bukan sekadar seremonial, Wamensos langsung mengeluarkan instruksi kepada jajaran direktorat terkait di Kemensos untuk langsung memfasilitasi dan mengawal seluruh usulan teknis dari Pemkab Inhu.
Namun, Wamensos juga memberikan catatan tegas mengenai pentingnya kelengkapan dokumen dan tata kelola administrasi yang akuntabel agar seluruh bantuan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Pertemuan ini menjadi babak baru bagi penguatan jaring pengaman sosial di Kabupaten Indragiri Hulu. Sinergi taktis antara pusat dan daerah ini diharapkan menjadi jawaban atas keluhan-keluhan masyarakat di akar rumput.
Pasca-pertemuan ini, Pemkab Inhu menegaskan komitmennya untuk meningkatkan standar pelayanan: menghadirkan sistem penanganan sosial yang cepat, tepat sasaran, dan responsif 24 jam penuh.
