BPJS Kesehatan Paparkan Kinerja 2025, Capaian JKN Nasional Sentuh 98,62 Persen dan Surplus Rp30 Triliun
BBI.COM, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) menggelar Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis 2/7/2026. Forum bertema “JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat” itu membedah dua hal kunci: surplus keuangan JKN dan strategi daerah menjaga UHC di tengah tekanan efisiensi anggaran.
Dalam Public Expose ini, dihadir langsung jajaran direksi, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Prof. Dr. dr. Stevanus Adrianto Passat, MKK, MH, C.Med, CIRP, QRGP, FIMMA bersama jajaran pengawas, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty, S.E., M.E., Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, serta para senior leader dan senior manager BPJS Kesehatan.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Prof. Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa Public Expose memiliki arti penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program maupun keuangan BPJS Kesehatan.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi media untuk menunjukkan bahwa amanah yang diberikan kepada BPJS Kesehatan dikelola secara bertanggung jawab dan profesional.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn.) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, M.M.R.S., menyebut arah program JKN 2026 selaras dengan Agenda Prioritas APBN, pelayanan kesehatan adil dan merata.
Secara nasional, kepesertaan JKN tembus 98,62 persen. Artinya 282,7 juta jiwa sudah terlindungi program ini. Angka itu jadi salah satu lompatan terbesar sejak JKN diluncurkan.
“Pengguna aplikasi Mobile JKN kini telah mencapai 81,9 persen. Ini sangat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, mulai dari urusan pembayaran iuran hingga pelunasan tunggakan,” ujar Prihati.
Ia menegaskan bahwa Program JKN merupakan komitmen nyata negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat dan menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden untuk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Transformasi digital itu berimbas langsung ke keuangan. Tahun buku 2025, dana JKN membukukan surplus Rp30 triliun. Surplus besar ini jadi modal BPJS Kesehatan menjaga keberlangsungan layanan sekaligus merespons tantangan efisiensi anggaran daerah.
BPJS Kesehatan juga mencatat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang telah diraih di 30 provinsi dan 407 kabupaten/kota. Seiring dengan perluasan kepesertaan, BPJS Kesehatan terus meningkatkan akses layanan agar masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan administrasi maupun informasi Program JKN.
Sepanjang tahun 2025, layanan BPJS Keliling mencatat 698.227 transaksi yang dilaksanakan di 30.317 titik layanan. Sementara itu, layanan di Mal Pelayanan Publik berhasil melayani 736.268 transaksi yang tersebar di 265 lokasi di berbagai daerah.
Dalam mendukung kemudahan pembayaran iuran, BPJS Kesehatan telah menyediakan 955.470 kanal pembayaran melalui perbankan, gerai ritel, e-commerce, Payment Point Online Bank (PPOB), hingga fasilitas auto debit.
Transformasi digital juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan peserta. Program telecollecting berhasil menghimpun pembayaran iuran sebesar Rp1, 55 triliun, sedangkan layanan pengingat melalui WhatsApp Blast menghasilkan pembayaran sebesar Rp1, 49 triliun.
Selain itu, Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) berhasil mencatat pembayaran tunggakan sebesar Rp355, 53 miliar dari sekitar 1, 2 juta peserta yang mengikuti program tersebut. Tingkat kolektabilitas iuran juga meningkat menjadi 99, 49 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 99, 17 persen.
Dr. Pujo menegaskan seluruh dana iuran yang dihimpun BPJS Kesehatan dikelola berdasarkan prinsip gotong royong untuk membiayai pelayanan kesehatan seluruh peserta JKN. Menurutnya, keberhasilan Program JKN tidak hanya diukur dari peningkatan jumlah peserta maupun penerimaan iuran, tetapi juga dari semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.
Melalui Public Expose ini, BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat inovasi layanan berbasis digital, menjaga keberlanjutan Program JKN, serta menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Indonesia
