DPR Kritik Usulan Menteri HAM Soal Jabatan Sipil di Polri, Minta Fokus Selesaikan PR HAM
BBI.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, mengkritik keras usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang mendorong agar kalangan sipil dapat menduduki jabatan utama non-operasional di lingkungan Polri.
Mafirion meminta Menteri HAM tidak mencampuri urusan institusi lain dan beralih fokus pada penyelesaian berbagai persoalan HAM yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi bangsa.
”Kami meminta Menteri HAM fokus pada penanganan berbagai persoalan dan dugaan pelanggaran HAM yang hingga kini belum terselesaikan. Energi dan perhatian kementerian seharusnya diarahkan untuk memperkuat perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM, bukan justru masuk ke ranah yang bukan menjadi kewenangannya,” ujar Mafirion di Jakarta, Senin (8/6/2026).
Menurut Mafirion, usulan mengenai penempatan sipil di struktur Polri merupakan isu sensitif terkait tata kelola kelembagaan. Isu tersebut membutuhkan kajian yang matang dan mendalam, serta seharusnya disuarakan oleh pihak yang memiliki kewenangan langsung terhadap regulasi Polri, bukan oleh Kementerian HAM.
Tiga Prioritas yang Lebih Mendesak
Mafirion menilai ada banyak agenda mendesak di internal Kementerian HAM yang jauh lebih membutuhkan perhatian serius ketimbang mengurusi struktur polri, di antaranya:
Penyelesaian Kasus Tertunda: Menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu maupun dugaan pelanggaran baru yang belum selesai.
Perlindungan Aktivis: Menyikapi masih adanya kasus intimidasi, kekerasan, serta serangan terhadap aktivis dan pembela HAM demi menjamin kebebasan berpendapat yang diamanatkan konstitusi.
Edukasi Publik: Memperluas pendidikan dan literasi HAM hingga ke tingkat sekolah dan kampus guna memperkuat kesadaran hak-hak warga negara sejak dini.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mendorong Kementerian HAM memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga agar penegakan HAM di Indonesia bisa berjalan lebih efektif.
Jaga Marwah Kabinet
Di akhir pernyataannya, politisi PKB ini mengingatkan bahwa setiap ucapan seorang menteri membawa bobot politik yang besar karena merepresentasikan sikap dan kualitas pemerintahan Presiden secara keseluruhan.
”Seorang menteri adalah pejabat negara yang membawa nama baik kabinet dan Presiden. Karena itu, setiap usulan yang disampaikan ke publik harus memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan tupoksinya,” tegas Mafirion.
”Jangan sampai publik melihat ada menteri yang justru lebih sibuk mengurusi hal di luar kewenangannya dibanding menuntaskan pekerjaan rumah yang menjadi amanah jabatannya,” pungkasnya.
