PERMAHI Desak Mentan Rinci Rp2,5 Triliun Pemulihan Pertanian Aceh: “Petani Tidak Makan Angka”
BBI.COM, BANDA ACEH – Pernyataan Menteri Pertanian soal dukungan anggaran Rp2,5 triliun untuk pemulihan pertanian Aceh memicu kritik. Ketua Harian DPN PERMAHI Rifqi Maulana, S.H. meminta Mentan tidak berhenti pada angka besar tanpa merinci sumber dana, mekanisme, program, dan realisasi di lapangan.
Menurut Rifqi, angka Rp2,5 triliun harus bisa diverifikasi. Bukan sekadar untuk membangun persepsi keberhasilan.
“Kalau pemerintah menyampaikan angka Rp2,5 triliun, pertanyaannya sederhana: berapa yang sudah terealisasi, untuk program apa, di mana lokasinya, siapa penerimanya, dan berapa hasil konkretnya? Jangan hanya lempar angka besar lalu minta masyarakat percaya,” tegas Rifqi di Banda Aceh, Minggu (9/8/2026).
Ia menilai komunikasi kebijakan harus berbasis data presisi dan transparansi. Terlebih ini menyangkut petani Aceh yang sedang memulihkan sektor pertanian pasca bencana.
“Petani tidak makan angka. Petani butuh sawah produktif, benih tersedia, alat pertanian bisa dipakai, irigasi berfungsi, dan kepastian pemerintah hadir. Jangan jadikan angka triliunan sebagai ukuran tunggal keberhasilan,” ujarnya.
Rifqi juga menyoroti potensi salah persepsi bahwa Rp2,5 triliun itu langsung dikuasai Pemerintah Aceh.
“Ini harus diluruskan. Kalau sebagian besar anggaran ada di satuan kerja pusat, katakan terang. Jangan sampai publik menangkap seolah dana itu ditransfer ke Pemda Aceh. Menteri harus bicara dengan data dan konteks lengkap,” katanya.
Ia mengingatkan hubungan pusat-daerah bukan hubungan atasan-bawahan. Ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif.
“Kalau ada masalah pelaksanaan, panggil gubernurnya. Duduk bersama, buka data, evaluasi realisasi. Jangan masyarakat Aceh dipaksa menyaksikan pusat dan daerah saling lempar narasi,” tegas Rifqi.
Rifqi menantang Kementan membuka seluruh data penggunaan anggaran pemulihan pertanian Aceh secara transparan. Mulai dari sumber anggaran, program, lokasi, kontrak, progres fisik, hingga penerima manfaat.
“Buka saja. Tidak perlu takut. Kalau memang Rp2,5 triliun itu nyata dan programnya jalan, masyarakat justru akan apresiasi. Data akan menjawab semuanya,” kata Rifqi.
Ia menegaskan Aceh memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahan. Pendekatan dari pusat harus melalui koordinasi, bukan dominasi.
“Jangan sampai petani jadi penonton pertengkaran elite. Mereka tidak butuh siapa paling keras bicara. Mereka butuh pemerintah paling cepat bekerja,” ujarnya.
Rifqi menutup dengan pesan: “Pak Menteri, kalau mau bicara Rp2,5 triliun, mari bicara sampai ke rupiah terakhir. Tunjukkan datanya, programnya, hasilnya. Aceh butuh solusi, bukan polemik.”
