Akselerasi Program Cek Kesehatan Gratis, BSKDN Kemendagri Perkuat Sinergi Pusat-Daerah
BBI.COM, JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah demi menyukseskan Program Cek Kesehatan Gratis. Langkah strategis ini diwujudkan melalui Forum Diskusi Aktual (FDA) bertajuk “Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Tindak Lanjut Program Cek Kesehatan Gratis” yang digelar secara hybrid di Hotel Horison Ultima Menteng, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., forum ini menjadi ruang krusial untuk menyinkronkan kebijakan kesehatan nasional agar dapat diimplementasikan secara taktis di tingkat daerah.
Antusiasme Tinggi, Kapasitas Zoom Tembus Batas Maksimal
Aspirasi daerah terhadap program jaminan kesehatan ini terbukti sangat tinggi. Dalam laporan pelaksanaan yang ditujukan kepada Kepala BSKDN Kemendagri, Dr. Drs. Yusharto Huntoyungo, M.Pd., tercatat partisipasi peserta melalui platform Zoom Meeting langsung menyentuh batas kapasitas maksimal sebanyak 1.000 peserta. Angka ini belum termasuk puluhan peserta yang hadir secara luring serta pemirsa yang memantau via YouTube Live.
Dalam pemaparannya, Dr. T.R. Fahsul Falah menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) memegang posisi paling strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik.
“Forum Diskusi Aktual ini menjadi wadah konkret untuk memperkuat peran pemerintah daerah melalui sinergi dan koordinasi yang intensif antar-pemangku kepentingan,” ujar Fahsul Falah.
Ia menambahkan, komunikasi kebijakan yang responsif dan transparan antara pemerintah pusat, pemda, serta mitra strategis lainnya adalah kunci utama untuk mempercepat realisasi program di lapangan demi mendongkrak kualitas taraf hidup masyarakat.
Kolaborasi Multisektor: Dari Kepala Daerah hingga Pelaku Industri
Guna merumuskan langkah taktis, BSKDN menghadirkan panel narasumber lintas sektor yang kompeten di bidang tata kelola pemerintahan, kesehatan, hingga inovasi teknologi. Beberapa tokoh kunci yang membagikan perspektif strategisnya antara lain:
Sektor Pemerintahan & Kebijakan: Wali Kota Pekalongan H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E., M.M., Wakil Wali Kota Bekasi Dr. Abdul Harris Bobihoe, M.Si., dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Puji Winarti, S.KM., M.Kes.
Regulator & Perencana Pusat: Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes dr. Elvieda Sariwati, M.Epid., Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III Kemendagri Fauzan Hasan, S.STP., M.Si., serta Perencana Ahli Madya Bappenas Renova Gloria Montesori Siahaan, S.E., M.Sc.
Swasta & Organisasi Non-Pemerintah: CEO Elektrik Rakyat Indonesia (ERI) M. Divo Kartono, CEO VRITIMES Ferry Bayu Nirwono, dan Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin.
Integrasi Kebijakan dan Inovasi Pelayanan
Dalam sesi diskusi interaktif, para narasumber sepakat bahwa keberhasilan Program Cek Kesehatan Gratis bergantung pada integrasi tata kelola pelayanan kesehatan primer serta pemanfaatan inovasi teknologi modern di daerah. Pemda diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana pasif, melainkan mampu mengalokasikan sumber daya secara adaptif sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Melalui FDA ini, BSKDN Kemendagri kembali mempertegas komitmennya bahwa peningkatan kapasitas pemda adalah pilar utama dari keberhasilan transformasi pelayanan publik. Sinergitas yang solid ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif, sehingga Program Cek Kesehatan Gratis dapat segera dirasakan manfaatnya secara merata di seluruh pelosok tanah air.
