Kawal Program Makan Bergizi Gratis di Inhu: 37 Dapur SPPG Didorong Masuk Asosiasi untuk Cegah Monopoli
BBI.COM, INHU – Sebanyak 37 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) saat ini aktif bergerak menyalurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa TK hingga SMA. Demi menjamin mutu dan transparansi, seluruh pengelola dapur kini didesak untuk segera bergabung ke Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI).
Ketua APPMBGI Kabupaten Inhu, Seno Harto, SP., S.Pd., SH., M.Si., menegaskan bahwa kehadiran asosiasi ini bukan sekadar wadah formalitas, melainkan instrumen penting untuk pengawasan dan standardisasi di lapangan.
“APPMBGI dibentuk untuk mendampingi, bukan membela. Fokus kami adalah pembinaan, standardisasi, dan memastikan dapur berjalan higienis serta tepat sasaran,” ujar Seno saat memberikan keterangan di Pematang Reba, Senin (13/7/2026).
Bedah Anggaran: Transparansi Rp15.000 per Paket
Program MBG yang telah berjalan di Inhu sejak tahun 2025 ini didistribusikan setiap hari Senin hingga Jumat dengan standardisasi menu gizi harian yang ketat. Nilai pagu per paket disepakati sebesar Rp15.000 dengan rincian alokasi yang transparan:
Rp10.000: Alokasi Makanan
Rp3.000: Operasional
Rp2.000: Margin Mitra/Dapur
Dalam implementasinya, porsi dibagi menjadi dua kategori guna efisiensi target gizi:
Paket Kecil (Rp8.000): Diperuntukkan bagi siswa TK dan SD Kelas 1–3.
Paket Besar (Rp10.000): Diperuntukkan bagi siswa SD Kelas 4–6 hingga jenjang SMA.
Aturan Ketat: Wajib Dinkes, Anti-Monopoli, dan Proteksi UMKM
APPMBGI Inhu juga memberlakukan regulasi ketat demi menjaga kualitas dan menggerakkan ekonomi arus bawah. Seno menekankan tiga poin krusial yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengelola dapur SPPG:
Pemeriksaan Higienitas: Setiap SPPG wajib berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk uji kelayakan dan kebersihan makanan.
Wajib UMKM Lokal: Penggunaan roti pabrikan skala besar dilarang keras. Menu roti wajib dipasok oleh pelaku UMKM lokal guna mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar.
Anti-Monopoli Rantai Pasok: Mitra SPPG dilarang keras merangkap sebagai supplier bahan baku. Setiap dapur diwajibkan memiliki minimal 5 supplier yang berbeda agar perputaran ekonomi merata dan mencegah monopoli harga.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan kepatuhan administratif masih minim. “Saat ini baru 3 dapur dan 1 supplier di Inhu yang sudah resmi menjadi anggota APPMBGI,” ungkap Seno.
Keuntungan Integrasi dan Ajakan Bergabung
Seno memaparkan bahwa bergabung dengan APPMBGI memberikan proteksi bisnis dan kepastian hukum yang jelas bagi para pengelola. Benefit yang ditawarkan meliputi integrasi rantai pasok, dukungan akses logistik, advokasi, hingga pembinaan tata kelola untuk pemenuhan standar kesehatan, kehalalan, dan kualitas gizi.
Selain itu, anggota asosiasi akan langsung terkoneksi dengan jejaring bisnis nasional, pemasok lokal, hingga sinergi distribusi strategis bersama BUMN seperti Perum Bulog.
“Kami mengajak seluruh pengelola SPPG di Inhu untuk segera mendaftar. Dengan bersatu dalam asosiasi, kita bisa mengawal MBG agar benar-benar memberi dampak gizi nyata bagi anak-anak sekaligus dampak ekonomi yang sehat bagi masyarakat Inhu,” pungkasnya tajam.
